uu 25 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. uu 25 2009

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang19493400 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pedoman Media Siber Bantuan & FAQ. 5069, LL SETNEG : 25 HLM. RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK UU no. bahwa negara berkewajiban melayani setiap. UU_2007_28. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 3 Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Tentang Pelayanan Publik. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 2009/ No. UU No. Hai Kito • 652 views. Tidak. dasar hukum, yaitu Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Nomor. - 2 - Dengan. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, UU No. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 11. UU No. 25 Tahun 2009 Pembahasan: UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,di jelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan/atau. Pasal 50 UU Persaingan ini. 23, LN. 26. 2 Tahun 2011 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 99 uu nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menilai UU 25/2009 memang sudah tak relevan dengan kondisi perkembangan dan dinamika masyarakat. 2009/ No. INDOtuESIFi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Namun dalam perkembangannya, UU 32/2009, salah satu UU yang terdampak sejak terbitnya UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU Minerba diterbitkan sebagai pengama-natan langsung Pasal 33 UUD 1945 pada. Undang-Undang No. D. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2009. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; e. Pasal 25 Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui: a. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. peraturan perundang-undangan. 112 , TLN NO. Badan Pendapatan Daerah Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan belum diketahui. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014. UU No. 52 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. sancoko coko. Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . TENTANG. 211, TLN NO. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. bahwa membangun. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa membangun. doc Untuk Nanti. 25 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pelayanan Publik telah memasuki tahun keenam dan masuk dalam RPJMN 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. PRESIDEN REPUE3ili4. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa asas-asas pelayanan publik meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok. 2009 dengan bunyi pasal 46 ayat 1 dan 2. . 16, LN. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. 100, TLN NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. PENDAHULUAN Guna memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum, makalah ini berusaha menjelaskan apa dan bagaimana politik hukum dalam bidang pelayanan publik di tanah air. 2009/ No. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan. 72, TLN NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 (UU/2007/25) (2007) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14. Ditetapkan18 Juli 2009Ditetapkan18 Jul 2009•Berlaku18 Juli 2009•Berlaku18 Jul 2009. Sayangnya pelaksanaan pelayanan publik menurut UU No 25 Tahun 2009 masih memiliki beberapa kendala. Dislike. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka pencapaian target RPJMN tahun 2015 – 2019. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Undang-undang (UU) NO. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. 99 uu nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik. dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU NO 25 TH 2009 - PELAYANAN PUBLIK. Berbeda dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sebelumnya, pada penyelenggaraan UU 25/2009 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan. rtf Author: user Created Date:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 147 , TLN NO. peningkatan iman dan takwa; b. UU No. Negara diharuskan hadir untuk masyarakat. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. The existing service system now can not an-swer the existing demands. 25 Tahun 2009 tentang. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sepanjang frasa "Pasal 59 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "masa transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan. Hubungan Antar Peraturan. PMK : PMK 194 Tahun 2007. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bentuk: Peraturan Lain; Subyek: Undang-Undang Pelayanan Publik; Dokumen: UU No. Undang-undang (UU) NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah No. 29, LN. 89, LL SETNEG : 3 HLM. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU No. melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Tahun 2009 adalah: a. CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Pasal 25 Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: a. Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 35/2009. Meta Keterangan; Kode: UU 25 Tahun 2009: Judul: UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK: Deskripsi: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 25: Tahun: 200925. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung T. 2009/ No. Sebagian besar lagi, yaitu. Bagikan . NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berbeda dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sebelumnya, pada penyelenggaraan UU 25/2009 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. (1) Penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk pembina. Pelaksana. KETENTUAN LAIN-LAIN 25. JDIH 2. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 25 Maret 2009: Tanggal Pengundangan: 25 Maret 2009: Sumber: LN 2009 (62): 11 hlm: Lokasi: Jakarta: Subyek: MENJADI UNDANG-UNDANG - PERPAJAKAN - TATA CARA - KETENTUAN UMUM - UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 - PERUBAHAN KEEMPAT - PENETAPAN. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN - 6 - . Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan. 25/2009 harus berasaskan padakepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. TANGGAL : 13 JANUARI 2009 - 4 - 5. huruf a merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1973. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. Undang-Undang No. UU 42 2009. Gada topik yang akan datang suratnya by keyzia9tobing(UU 25/2009) Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a. 2009/ No. pdf. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan. Masih Berlaku. TENTANG. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Standar. Kewajiban. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut. Dengan berlakunya. PENUTUP A. 2009. UU. TB Simatupang No. Mengingat: 1. Simpan Simpan UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik. Hai Kito • 652 views. pdf. NOM,OR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG. NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh. View Document . kitab suci atau simbol keagamaan. 96, LN. 25. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. . Like. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. Undang-undang (UU) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. -. 48 Tahun 2017. NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. 25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat diunduh di sini. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penataan Ruang • 62. 2009 Nomor 112) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK I. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda. Kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah. LN. Bagikan Berita / Artikel. peraturan. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Klasifikasi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Asas pelayanan publik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TB Simatupang No. dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan yang lahir untuk memberikan kepastian hukum dalam. Dalam UU No. Dasar Pemikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tahun. 20 Tahun 2003 d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU/2009/22) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 26 April 2008 Tanggal Pengundangan. Tutup. 2009/ No. INDOtuESIFi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN. Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pendahuluan Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Repulik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. UU Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 bertujuan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh negara, korporasi, lembaga independen atau badan hukum lain (misalnya IAPI) melalui kepatuhan terhadap azas umum pelayanan yang baik, perlindungan penduduk terhadap penggunaan wewenang penyelenggaraan layanan.